Monarki konstitusional adalah jenis monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja sebagai kepala negara. Monarki konstitusional yang modern biasanya menggunakan konsep trias politika atau politik tiga serangkai. Ini berarti raja adalah hanya ketua simbolis cabang eksekutif. Jika seorang raja mempunyai kekuasaan pemerintahan yang penuh ia disebut monarki mutlak atau monarki absolut.
Saat ini monarki konstitusional lazimnya digabung dengan demokrasi representatif. Oleh karena itu, kerajaan masih dibawah kekuasaan rakyat tetapi raja mempunyai peranan tradisional didalam sebuah negara. Pada hakikatnya sang perdana menteri menjadi pemimpin yang dipilih oleh rakyat, yang memerintah negara dan bukannya sang Raja. Namun demikian, terdapat juga raja yang bergabung dengan kerajaan yang tidak demokratis
A. SEBAB-SEBAB TERBENTUKNYA MONARKI KONSTITUSI
Pada masa kepemimpinan Raja Vajiravudh pada tahun 1910 mengalami gejolak pada masa kepemimipinannya. Raja Vajiravudh adalah pengganti dari Raja Chulanglongkor. Dalam kepemimpinannya Raja Vajiravudh melakukan kesalahan besar yakni tidak melanjutkan usaha modernisasi yang telah dirintis oleh ayahnya. Dalam pengambilan keputusan Raja Vajiravudh tidak meminta nasihat kepada anggota keluarganya yang penting sebagaimana yang telah dilakukan oleh ayahnya. Dia juga mengangkat orang-orang yang disukainya untuk duduk di posisi penting sehingga menimbulkan kecemburuan. Dia mempunyai tujuan untuk membangkitkan kembali absolutisme yang sebenarnya sudah dikurangi pada kepemimpinan Raja Mongkut.
Gambar : Raja Vajiravudh
Pada tahun 1921 ia memerintahkan dan memberlakukan wajib belajar pada tingkat sekolah dasar. Dia juga mendirikan Universitas Chulalongkorn serta mendirikan sekolah Vajiravudh di Bangkok yang murid-muridnya terdiri dari anak-anak laki-laki yang diasramakan. Dalam bidang sosial ekonomi Raja Vajiravudh tahun 1916 ia memerintahkan rakyatnya untuk memakai nama keluarganya, lalu kepada kaum wanita juga diperintahkan untuk menggunakan model rambut orang eropa serta rok sebagai ganti pakaian model Thailand asli. Selama masa pemerintahan Raja Vajiravudh melakukan tindakan yang kontradiktif dimana ia membiarkan berlangsungnya praktek pemborosan anggaran dana, korupsi, usaha absolutisme kerajaan, dan peniadaan dewan penasehat.
B. MASA PEMERINTAHAN PANGERAN PRAJADHIPOK
Pada tahun 1925 Raja Vajiravudh meninggal dunia dan digantikan oleh adiknya yaitu Pangeran Prajadhipok dengan titel Rama VII. Dia memerintah dengan baik. Ia mendirikan kembali Dewan Penasehat yang terdiri dari lima pangeran penting sebagi badan penasehat dan ia mendirikan kabinet menteri-menteri. Tahun 1927 ia membentuk komite yang beranggotakan 40 orang untuk melaporkan padanya setiap masalah-masalah yang diajukan.
Gambar : Raja Prajadhipok
Kebijakan yang telah diambil membawa hasil. Besarnya pemasukan yang didapat dari sektor bea cukai membuat pemasukannegara bertambah dan membuat pihak bendahara Negara mampu mengimbangi budget tanpa perlu bantuan hutang dari Negara lain atau luar negeri. Tetapi disatu sisi tindakan Prajadhipok dengan kebijkan pemotongan gaji dan pengurangan pegawai besar-besaran membuat kecewa dan merasa terpukul terutama perwira muda karena diberlakukannya kebijaksanaan itu. Di bidang perdagangan sebagian besar masih dipegang oleh orang asing terutama orang Cina. Dengan demikian keadaan ekonomi tetap memprihatinkan dan jumlah penganggur semakin meningkat. Prajadhipok menyadari bahwa sistem monarki absolut tidak akan berlangsung lama.
C. REVOLUSI TAHUN 1932
Pada bulan Oktober tahun 1931 terjadi perdebatan antar dewan tertinggi di Thailand, perdebatan itu melibatkan Menteri Urusan Perang, Pangeran Bavaradev, Menteri Perdagangan serta Pangeran Purachatra. Perdebatan itu mengenai masalah ekonomi. Dan hal itu berakibat krisis politik dalam negeri yang mengurangi kepercayaan rakyat terhadap raja atau pemerintah.
Masuknya ilmu pemerintahan barat terutama mengenai ide-ide baru yang telah tercium oleh pemuda-pemuda Thailand merupakan faktor yang mempercepat timbulnya revolusi. Orang-orang Thailand baik dari kelompok intelektual maupun kalangan militer yang revolusioner dan berpendidikan barat itu bercita-cita untuk menghapuskan monarki absolut menjadi monarki konstitusi.
Golongan intelektual dipimpin oleh Pridi Banomnyong. Sedangkan dari kelompok militer dipimpin oleh Phibun Songgram. Kedua orang inilah yang kemudian ikut andil dalam mencapai demokratisasi di Thailand. Dengan demikian lalu timbul sebuah elite baru yang menuntut perubahan dan kekuasaan politik yang lebih menempatkan dirinya sebagai oposisi yang melawan monarki absolute.
Gambar : Pridi Banomnyong
Ketidakpuasan dikalangan kaum revolusioner yang berpendidikan barat, elite birokrasi dalam pemerintahan dan kepemimpinan angkatan bersenjata yang lebih muda meningkat. Sehingga dengan dukungan militer, Pridi melancarkan revolusi tak berdarah pada tanggal 24 Juni 1932.
Sebuah ultimatum selama satu jam diberikan kepada raja untuk menanyakan persetujuannya dalam sistem monarki konstitusional. Raja menyetujui tuntutan tersebut, dan mengatakan bahwa dia telah mempertimbangkan proposal tersebut sendiri. Dia juga mempunyai maksud baik bahwa dia ingin menghindari segala bentuk kekerasan.
Gambar : Phibun Songgram
Revolusi tahun 1932 berlangsung dengan lancar dan raja menerima konstitusi yang diajukan oleh Partai Rakyat (Partai Pridi Banomyong dan kawan-kawannya). Adapun isi konsitusi yang dimaksud adalah menghilangkan hak-hak pregoratif raja, kecuali hak memberi pengampunan. Disamping itu adalah ditetapkan bahwa kedaulatan penuh ada ditangan rakyat, pemerintahan disusun dengan lembaga-lembaga kenegaraan yang meliputi raja, kabinet dan parlemen. Selain itu isi pokok dari konstitusi 1932 adalah sebagi berikut :
Sang Raja kembali ke Bangkok pada tanggal 25 Juni setelah 2 hari bertemu dengan pemimpin kerajaan Sukhothai. Prajadhipok secara simbolik memerintahkan untuk mengibarkan bendera Thailand, menggantikan salah satu tradisi dari dinasti Chakri. Thailand akan mempunyai peraturan perundang-undangan dalam kerangka bentuk pemerintahan yang demokrasi. Pemimpin dari revolusi ini mencoba tuntuk memadukan ideologi barat dalam konstitusi dengan realitas Thailand itu sendiri. Pada tanggal 10 Desember 1932 Prajadhipok menandatangani konstitusi pertama Thailand, mengakhiri peraturan dari monarki absolut yang berlangsung 682 tahun dari periode Sukothai.
Meskipun monarki absolut telah berakhir, martabat dan rasa hormat untuk sang raja tetap dipertahankan. Dia telah menjadi simbol dari kasih sayang, kehormatan, harapan dan asprirasi dari orang-orang Thailand. Kekuasaannya sama dengan monarki konstitusional Inggris. Dia dapat memveto peraturan perundang-undangan hanya sekali saja. Itu akan menjadi peraturan yang disetujui oleh parlemen lagi. Sang raja mempunyai kekuasaan untuk membubarkan parlemen, tapi harus memerintahkan pemilihan dalam tiga bulan sesudahnya. Pangeran kerajaan dilarang untuk memegang segala bentuk posisi eksekutif. Tapi mereka dapat menjadi anggota kerjasama diplomasi atau mempunyai fungsi dalam kapasitas sebagai penasehat.
Revolusi tahun 1932 ini tidak dapat dipungkiri menjadi sejarah panjang Thailand. Revolusi ini menjadi awal dari proses menuju demokrasi Thailand. Monarki absolut telah berakhir dan panggung pemerintahan telah diset untuk alternatif demokrasi dan rezim militer.
D. AKIBAT REVOLUSI 1932
Sebagai akibat revolusi 1932 itu maka kekuasaan mutlak itu dihapus dan dibentuk UUD dan parlemen. Kemudian diangkatnya menjadi perdana menteri.
Saat ini monarki konstitusional lazimnya digabung dengan demokrasi representatif. Oleh karena itu, kerajaan masih dibawah kekuasaan rakyat tetapi raja mempunyai peranan tradisional didalam sebuah negara. Pada hakikatnya sang perdana menteri menjadi pemimpin yang dipilih oleh rakyat, yang memerintah negara dan bukannya sang Raja. Namun demikian, terdapat juga raja yang bergabung dengan kerajaan yang tidak demokratis
A. SEBAB-SEBAB TERBENTUKNYA MONARKI KONSTITUSI
Pada masa kepemimpinan Raja Vajiravudh pada tahun 1910 mengalami gejolak pada masa kepemimipinannya. Raja Vajiravudh adalah pengganti dari Raja Chulanglongkor. Dalam kepemimpinannya Raja Vajiravudh melakukan kesalahan besar yakni tidak melanjutkan usaha modernisasi yang telah dirintis oleh ayahnya. Dalam pengambilan keputusan Raja Vajiravudh tidak meminta nasihat kepada anggota keluarganya yang penting sebagaimana yang telah dilakukan oleh ayahnya. Dia juga mengangkat orang-orang yang disukainya untuk duduk di posisi penting sehingga menimbulkan kecemburuan. Dia mempunyai tujuan untuk membangkitkan kembali absolutisme yang sebenarnya sudah dikurangi pada kepemimpinan Raja Mongkut.
Pada tahun 1921 ia memerintahkan dan memberlakukan wajib belajar pada tingkat sekolah dasar. Dia juga mendirikan Universitas Chulalongkorn serta mendirikan sekolah Vajiravudh di Bangkok yang murid-muridnya terdiri dari anak-anak laki-laki yang diasramakan. Dalam bidang sosial ekonomi Raja Vajiravudh tahun 1916 ia memerintahkan rakyatnya untuk memakai nama keluarganya, lalu kepada kaum wanita juga diperintahkan untuk menggunakan model rambut orang eropa serta rok sebagai ganti pakaian model Thailand asli. Selama masa pemerintahan Raja Vajiravudh melakukan tindakan yang kontradiktif dimana ia membiarkan berlangsungnya praktek pemborosan anggaran dana, korupsi, usaha absolutisme kerajaan, dan peniadaan dewan penasehat.
B. MASA PEMERINTAHAN PANGERAN PRAJADHIPOK
Pada tahun 1925 Raja Vajiravudh meninggal dunia dan digantikan oleh adiknya yaitu Pangeran Prajadhipok dengan titel Rama VII. Dia memerintah dengan baik. Ia mendirikan kembali Dewan Penasehat yang terdiri dari lima pangeran penting sebagi badan penasehat dan ia mendirikan kabinet menteri-menteri. Tahun 1927 ia membentuk komite yang beranggotakan 40 orang untuk melaporkan padanya setiap masalah-masalah yang diajukan.
Kebijakan yang telah diambil membawa hasil. Besarnya pemasukan yang didapat dari sektor bea cukai membuat pemasukannegara bertambah dan membuat pihak bendahara Negara mampu mengimbangi budget tanpa perlu bantuan hutang dari Negara lain atau luar negeri. Tetapi disatu sisi tindakan Prajadhipok dengan kebijkan pemotongan gaji dan pengurangan pegawai besar-besaran membuat kecewa dan merasa terpukul terutama perwira muda karena diberlakukannya kebijaksanaan itu. Di bidang perdagangan sebagian besar masih dipegang oleh orang asing terutama orang Cina. Dengan demikian keadaan ekonomi tetap memprihatinkan dan jumlah penganggur semakin meningkat. Prajadhipok menyadari bahwa sistem monarki absolut tidak akan berlangsung lama.
C. REVOLUSI TAHUN 1932
Pada bulan Oktober tahun 1931 terjadi perdebatan antar dewan tertinggi di Thailand, perdebatan itu melibatkan Menteri Urusan Perang, Pangeran Bavaradev, Menteri Perdagangan serta Pangeran Purachatra. Perdebatan itu mengenai masalah ekonomi. Dan hal itu berakibat krisis politik dalam negeri yang mengurangi kepercayaan rakyat terhadap raja atau pemerintah.
Masuknya ilmu pemerintahan barat terutama mengenai ide-ide baru yang telah tercium oleh pemuda-pemuda Thailand merupakan faktor yang mempercepat timbulnya revolusi. Orang-orang Thailand baik dari kelompok intelektual maupun kalangan militer yang revolusioner dan berpendidikan barat itu bercita-cita untuk menghapuskan monarki absolut menjadi monarki konstitusi.
Golongan intelektual dipimpin oleh Pridi Banomnyong. Sedangkan dari kelompok militer dipimpin oleh Phibun Songgram. Kedua orang inilah yang kemudian ikut andil dalam mencapai demokratisasi di Thailand. Dengan demikian lalu timbul sebuah elite baru yang menuntut perubahan dan kekuasaan politik yang lebih menempatkan dirinya sebagai oposisi yang melawan monarki absolute.
Ketidakpuasan dikalangan kaum revolusioner yang berpendidikan barat, elite birokrasi dalam pemerintahan dan kepemimpinan angkatan bersenjata yang lebih muda meningkat. Sehingga dengan dukungan militer, Pridi melancarkan revolusi tak berdarah pada tanggal 24 Juni 1932.
Sebuah ultimatum selama satu jam diberikan kepada raja untuk menanyakan persetujuannya dalam sistem monarki konstitusional. Raja menyetujui tuntutan tersebut, dan mengatakan bahwa dia telah mempertimbangkan proposal tersebut sendiri. Dia juga mempunyai maksud baik bahwa dia ingin menghindari segala bentuk kekerasan.
Revolusi tahun 1932 berlangsung dengan lancar dan raja menerima konstitusi yang diajukan oleh Partai Rakyat (Partai Pridi Banomyong dan kawan-kawannya). Adapun isi konsitusi yang dimaksud adalah menghilangkan hak-hak pregoratif raja, kecuali hak memberi pengampunan. Disamping itu adalah ditetapkan bahwa kedaulatan penuh ada ditangan rakyat, pemerintahan disusun dengan lembaga-lembaga kenegaraan yang meliputi raja, kabinet dan parlemen. Selain itu isi pokok dari konstitusi 1932 adalah sebagi berikut :
•Raja mempunyai hak untuk mengangkat separuh anggota parlemen yang berjumlah 156 orang dan separuhnya lagi dipilih oleh rakyat.
•Kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab kepadanya, yang kemudian diangkat secara resmi oleh raja.
•Raja berhak membubarkan parlemen dan untuk itu ia harus melaksanakan pemilu, paling lambat tiga bulan sesudahnya.
•Raja dapat memveto keputusan parlemen dan berhak menyatakan negara dalam keadaan darurat.
Sang Raja kembali ke Bangkok pada tanggal 25 Juni setelah 2 hari bertemu dengan pemimpin kerajaan Sukhothai. Prajadhipok secara simbolik memerintahkan untuk mengibarkan bendera Thailand, menggantikan salah satu tradisi dari dinasti Chakri. Thailand akan mempunyai peraturan perundang-undangan dalam kerangka bentuk pemerintahan yang demokrasi. Pemimpin dari revolusi ini mencoba tuntuk memadukan ideologi barat dalam konstitusi dengan realitas Thailand itu sendiri. Pada tanggal 10 Desember 1932 Prajadhipok menandatangani konstitusi pertama Thailand, mengakhiri peraturan dari monarki absolut yang berlangsung 682 tahun dari periode Sukothai.
Meskipun monarki absolut telah berakhir, martabat dan rasa hormat untuk sang raja tetap dipertahankan. Dia telah menjadi simbol dari kasih sayang, kehormatan, harapan dan asprirasi dari orang-orang Thailand. Kekuasaannya sama dengan monarki konstitusional Inggris. Dia dapat memveto peraturan perundang-undangan hanya sekali saja. Itu akan menjadi peraturan yang disetujui oleh parlemen lagi. Sang raja mempunyai kekuasaan untuk membubarkan parlemen, tapi harus memerintahkan pemilihan dalam tiga bulan sesudahnya. Pangeran kerajaan dilarang untuk memegang segala bentuk posisi eksekutif. Tapi mereka dapat menjadi anggota kerjasama diplomasi atau mempunyai fungsi dalam kapasitas sebagai penasehat.
Revolusi tahun 1932 ini tidak dapat dipungkiri menjadi sejarah panjang Thailand. Revolusi ini menjadi awal dari proses menuju demokrasi Thailand. Monarki absolut telah berakhir dan panggung pemerintahan telah diset untuk alternatif demokrasi dan rezim militer.
D. AKIBAT REVOLUSI 1932
Sebagai akibat revolusi 1932 itu maka kekuasaan mutlak itu dihapus dan dibentuk UUD dan parlemen. Kemudian diangkatnya menjadi perdana menteri.
http://pendidikan4sejarah.blogspot.com/2011/03/monarki-konstitusi-thailand-revolusi.html
