KUMPULAN JUDUL SKRIPSI SEJARAH
BAGI YANG BELUM MEMPUNYAI JUDUL SKRIPSI SEJARAH SILAHKAN AMBIL DI SINI SOMOGA BERMAMFAAT BAGI KAWAN-KAWAN
1. PERANAN INTERNASIONAL MENETARY DALAM REFORMASI EKONOMI POLITIK INDONESIA PERIODE JULI 1997- JULI 2001 (2002)
2. KOMPETISI ETNIK DAN PEMBERSIHAN ETNIK STUDI KASUS : KONFLIK ANTAR ETNIK DI NEGARA BEKAS FEDERASI YUGOSLAVIA (1999)
3. PERAN ASEAN REGIONAL FORUM DALAM PENYELESAIAN MASALAH LAUT CINA SELATAN (2001)
4. PERAN ELIT BISNIS DALAM DEMOKRATISASI DI THAILAND (2001)
5. DUKUNGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP APEC – ERA CLINTON (1997)
6. EKSISTENSI ISRAEL DI LEBARAN SELATAN (THE ISRAEL EXISTENCCBM SOUTH LEBANON) (2000)
7. POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MEMPEROLEH HUTAN LUAR NEGERI MASA ORDE BARU (1997)
8. PENYESUAIAN TERHADAP HEGEMONI : INDONESIA DALAM SISTEM KAPITALIS DUNIA ERA 1990-AN
9. KONFLIK HUBUNGAN PEMERINTAH INDONESIA DAN IMF PADA MASA PEMERINTAHAN ABDURAHMAN WAHIR (2002)
10. DINAMIKA KEPEMIMPINAN MILITER DI ARGENTINA (1980-1983) (1998)
11. KEBIJAKAN PEMERINTAH GUSDUR TERHADAP KONFLIK ARAB ISRAEL (GUSDUR POLICY TO KIORG ARAB ISRAEL CONFLICT) (2002)
12. PERANAN UNITED NATIONS ASSINTANCE MISSION IN TIMOR (UNAMET) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK D TIMOR-TIMOR (2000)
13. POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN KEBIJAKSANAAN DI BIDANG …
14. POST PROGRAM MONITORING (PPM) SEBAGAI OPSI TERBAIK BAGI INDONESIA (EXIT STRATEGI IMF) (2005)
15. THE INLUENCE OF ISLAMIC REVOLUTION OF IRAK TO INDONESIA – IRAN RELATION (1999)
16. DAMPAK EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI ANTARTIKA TERHADAP HUBUNGAN INTERNASIONAL (1991)
17. BANK DUNIA, IMF DAN EKONOMI INDONESIA (1967 – 1990) (1997)
18. POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP TIMUR TENGAH PASKA BOOMING MINYAK DEKADE 70 AN (1999)
19. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN INDONESIA KELUAR DARI PBB DI TAHUN 1965 (1988)
20. STATEGI AKOMODASIONIS MENERA DALAM PELAKSANAAN PEMILITERISASI STUDI KASUS ARGENTINA 1983-1993
21. KEBIJAKAN LUAR NEGERI PAKISTAN ATAS INFASI AMERIKA KE AFGANISTAN PASKA TRAGEDI WTC II SEPTEMBER 2001 (2003)
22. KAMPANYE PEMBERHENTIAN SEMENTARA PENGIRIMAN TKW KE ARAB SAUDI (STUDI KASUS YAYASAN TJOET NYAK DIEN) (2001)
23. HUB. AS-RI MASA PRESIDEN GEORGE BUSH TAHUN 2001-2005 (2005)
24. KERJASAMA MILITER ANTARA PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TAHUN 1996-2003 (2005)
25. KONSOLIDASI DEMOKRASI ARGENTIAN DI BAWAH PEMERINTAHAN CARLOS SAUL MENEM (2005)
26. POLITIK PUAK MELAYU MAHATHIN MOHAMMED (2005)
27. KONFLIK ANTARA KELOMPOK MUSLIM DAN KELOMPOK PRO RUSIA PASCA KEMERDEKAAN TAJIKISTAN (2005)
28. DESTABILITAS IRAK PASCA INVASI AS (2005)
29. KEBIJAKAN LUAR NEGERI AS TERHADAP IRAQ PASCA TUMBANGNYA REZIM SADDAM HUSSEIN (2005)
30. PENGGUNAAN TEKNOLOGI E VOTING DALAM PEMILU PARLEMAN ACI (AUSTRALIAN CAPITAL TERITORY, TAHUN 2001 – TAHUN 2004) (2006)
31. KEBIJAKAN SINGAPURA MENGGAGAS ASEAN ECONOMIC COMMUNITY [AEC] SEBAGAI CERMINAN PENTINGNYA NEGARA-NEGARA TETANGGA BAGI SINGAPURA (2000)
32. HUB. KERJASAMA EKONOMI INDONESIA-SINGAPURA (STUDI KASUS PENERAPAN KONSEP FREE ZONE DI PULAU BATAM TH. 2005 (2006)
33. DAMPAK GERAKAN PEOPLE POWER DI BOLIVIA (2006)
34. UPAYA-UPAYA RAKYAT KANAK DALAM MEMPERJUANGKAN KEMERDEKAAN BAGI KALEDONIA BARU (2005)
35. KEBIJAKAN PEMERINTAH AUSTRALIA MENARIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG IMIGRASI (POLICY OF AUSTRALIA GOVERMENT TO WITH DRAWING MIGRATION AMENTMENT BILL) (2007)
36. PERAN SAMURAI DALAM PEMERINTAHAN MEIJI 1986-1912 (2007)
37. KONFLIK ETNIS DI BOSNIA HERZEGOVINA (1999)
38. STRATEGI PEMDA KAB. LOMBOK TENGAH DALAM MENJADIKAN PANTAI KUTA SEBAGAI SALAH SATU DAERAH TUJUAN WISATA INTERNASIONAL (2007)
39. DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN NUKLIR IRAN TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL DENGAN AMERIKA SERIKAT (2007)
40. KAJIAN UALANG PERAN DAN SIGNIFIKANSI OPEC BAGI EKONOMI DAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA – 07
41. PENGARUH PENOLAKAN RATIFIKASI PROTOLOL KYOTO 1997 OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP HAM LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERSPEKTIF UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1984 DAN STOCKHOLM DECLARATION 1972 (2006)
42. ISU TRANSPARASI DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM KEBIJAKAN ODA JEPANG (STUDI KASUS PROYEK PLTA KOTO PANJANG RIAU, INDONESIA) 2005
43. EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL DAN RELEVANSI INTERNAL SECURITY ACT PADA MEDIA MASSA TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN SINGAPURA (2007)
44. POLITIK LUAR NEGERI GUSDUR DALAM UPAYA MENYELESAIKAN KASUS GERAKAN ACEH MERDEKA (2005)
45. EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PARTAI KADIMA DALAM PENGGUNAAN KEKUATAN MILITER TERHADAP PALESTINA (2007)
46. PENGARUH GREEN PEACE SEBAGAI TRANSNATIONAL ENVIROMENTAL ACTIVIST GROVES (TEAGS) TERHADAP PEMBENTUKAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI AS (2007)
47. KEBIJAKAN PEMERINTAH VIETNAM TTG INVESTASI ASING SEJAK DIBERLAKUKANNYA LFDI 1987
48. PERAN ASEAN DLM PENYELESAIAN KONFLIK DALAM NEGERI KAMBOJA (TAHAP PRA NEGOSIASI)
49. NIKARAGUA DLM PROSES TRANSISI MENUJU DEMOKRASI
50. IMPLEMENTASI PROGRAM NUKLIR INDIA-PAKISTAN DLM PERSPEKTIF RIVALITAS KEDUA NEGARA DI ASIA SELATAN
51. UPAYA PRESIDEN GEORGE W. BUSH DLM MENGGULINGKAN PEMERINTAHAN SADDAM HUSSEIN PASCA PERISTIWA 11 SEPTEMBER 2001
52. PERBANDINGAN SISTEM POLITIK DI BELANDA DAN AUSTRALIA (STUDI KASUS : PENGESAHAN UNDANG-UNDANG EUTHANASIA)
53. INDONESIA DI DLM GERAKAN NON BLOK DI BAWAH ORDE LAMA DAN ORDE BARU
54. PEMBERLAKUAN SANKSI EKONOMI OLEH AMERIKA SERIKAT THD MYANMAR 1997
55. KETERLIBATAN AMERIKA SERIKAT DLM PERANG VIETNAM 1961-1968
56. POLITIK LUAR NEGERI SOVIET RUSIA PADA MASA KEKUASAAN STALIN
57. ISLAM HAK-HAK AZASI MANUSIA : PERBEDAAN VISI DAN TRADISI STUDI KASUS (IRAN MASA KEPEMIMPINAN AYATULLAH RUHULLAH KHOMEINI)
58. KEMENANGAN KEMBALI ROBBERT MUGABE PADA PEMILU 2002 DI ZIMBABWE
59. PERANAN UNMIK DLM MEMULIHKAN KEADAAN DI KOSOVO PACA KONFLIK
60. UPAYA REUNIFIKASI KOREA STUDI KASUS POLITIK LUAR NEGERI KOREA SELATAN ERA PRESIDEN KIM DAE JUNG
61. PROSPEK E-COMMERCE DLM POLITIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL USAHA KECIL MENENGAH DI INDONESIA
62. GLOBALISASI DLM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KOMPARATIF ANTARA BARAT DAN ISLAM
63. LATAR BELAKANG KEMENANGAN GLORIA MACAPAGAL ARROYO DLM PEMILU TH 2004 DI FILIPINA
64. UPAYA REUNIFIKASI KOREA : STUDI KASUS POLITIK LUAR NEGERI KOREA SELATAN ERA PRESIDEN KIM DAE JUNG
65. KEPENTINGAN NEGARA-NEGARA GREAT POWERS DLM PEMBENTUKAN REZIM WEAPONS OF MASS DESTRUCTION (WMD)
66. PANDANGAN OSAMA BIN LADEN TTG POLITIK DUNIA (OSAMA BIN LADENS VIEWS ON WORLD POLITIC)
67. DOMINASI THE UNITED MALAYS NATIONAL ORGANIZATION (UMNO) DLMN PERPOLITIKAN MALAYSIA
68. REAKSI GERAKAN IKHWANUL MUSLIMIN THD KEBIJAKAN PEMERINTAH MESIR (1978-1995)
69. KERJASAMA MILITER ANTARA PEMERINTAH RI DG PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TH 1996-2003
70. HAMBATAN INTEGRASI SOSIAL GENERASI KEDUA IMIGRAN TURKI DI JERMAN
71. KERJASAMA PARIWISATA INTERNASIONAL : STUDI KASUS STRATEGI KAMPANYE NO CHILD SEX TOORISM
72. FAKTOR-FAKTOR YG MELATAR BELAKANGI PALESTINA (PLO0 MENERIMA UPAYA DAMAI MELALUI KONSEP PETA JALAN PERDAMAIAN (ROADMAP) ISRAEL-PALESTINA KETERLIBATAN AMERIKA SERIKAT DLM KONFLIK DI PAPUA BARAT
73. RUTE PEREMPUAN MASUK DUNIA KEPEMIMPINAN POLITIK : STUDI KOMPARASI ANTARA CORAZON COJUANGGO AQUINO DAN MARGARET ROBERTS THATCER
74. FAKTOR INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN INDONESIA MENGENAI PENANGANAN PELANGGARAN HAM PADA MASA PEMERINTAHAN SUHARTO
75. KEBIJAKAN NEGERI AMERIKA SERIKAT DI ASIA PASIFIK ERA PRESIDEN BILL CLINTON
76. HUBUNGAN RUSIA DG NEGARA-NEGARA BALTIK PASCA BERGABUNGNYA NEGARA-NEGARA BALTIK KE DLM NATO
77. PROSPEK INVESTASI ASING DI KAB. BANGKA BARAT DLM ERA OTONOMI DAERAH
78. POTENSI DOMINASI JERMAN PADA BIDANG POLITIK DI UNI EROPA SETELAH REUNIFIKASI
79. FAKTOR-FAKTOR KEMENANGAN JOHN HOWARD PADA PEMILU AUSTRALIA OKTOBER 2004
80. PENGARUH DEMOKRASI TERHADAP FENOMENA KEKERASAN POLITIK DI INDIA
81. POLITIK LUAR NEGERI RUSIA TERHADAP GEORGE PADA MASA PEMERINTAHAN SAAKASHVILLI
82. PERAN PEMERINTAH DLM MENGHADAPI PENANAMAN MODAL ASING DAN KEMANDIRIAN BANGSA (STUDI KASUS PT FREEPORT INDONESIA DI MIMIKA PAPUA)
83. KEBIJAKAN ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA PASCA KERJASAMA DG CGI
84. LATAR BELAKANG CINA MEMBERLAKUKAN UNDANG-UNDANG ANTI PEMISAHAN THD TAIWAN
85. PERSPEKTIF ISLAM THD GERAKAN FEMINISME YG MENUNTUT KESETARAAN GENDER (STUDI KASUS : PERSPEKTIF HIZBUT TARIR THD FEMINISME)
86. DAMPAK KEBERADAAN LEMBAGA AUSTRALIA QUARANTINE AND INSPECTOR SERVICE (AQIS) PASCA TRAGEDI WTC 11 SEPTEMBER 2001 THD EKSPOR INDONESIA KE AUSTRALIA
87. KEMENANGAN PARTAI KOALISI LIBERAL –NASIONAL DLM PEMILU 2004 DI AUSTRALIA
88. KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DLM ASEAN REGIONAL FORUM
89. DOMINASI THE UNITED MALAYS NATIONAL ORGANIZATION (UMNO) DLM PERPOLITIKAN MALAYSIA
90. PENOLAKAN AUSTRALIA DLM PERUNDINGAN PENENTUAN BATAS LAUT DI CELAH TIMOR
91. KEBIJAKAN PEMERINTAH RI DLM MENGATASI PERMASALAHAN DI KAWASAN PERBATASAN DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA TIMOR LESTE
92. STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DLM MEMBANGUN KEKUATAN DUKUNGAN DI LUAR NEGERI
93. UPAYA PBB MENANGANI KONFLIK ETNIS DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO
94. STATE SPONSORED TERRORISM DLM POLITIK LUAR NEGERI DI UNI SOVIET PADA ERA BREZHNOV : EVALUASI MENGENAI KETERLIBATAN UNI SOVIET DLM AKTIVITAS TETRORISME DI EROPA BARAT
95. PENOLAKAN AS TERHADAP PEMBENTUKAN DEWAN HAM PBB
96. PENETRASI JEPANG DAN OTOSENTRISMA PEMBANGUNAN DI KOREA SELATAN
97. HUBUNGAN KERJASAMA RUSIA-INDONESIA DI BAWAH PEMERINTAHAN VLADIMIR PUTIN
98. PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA SIMBOL KADAULATAN YG MULAI MEMUDAR (PERSPEKTIF HUBUNGAN PERBATASAN INDONESIA MALAYSIA DI KALIMANTAN TIMUR)
99. KURDISTAN UNTUK KURDI (STUDI KASUS : GERAKAN KEKERASAN PARTIYA KAR KEREN KURDISTAN ATAU PKK DI TURKI)
100. UPAYA TURKI DLM MENANGANI GERAKAN SEPARATIS KURDI KURUN WAKTU 1984-2008
101. PELANGGARAN HUKUM HUMANITER PADA SERANGAN ISRAEL KE LEBANON TH 2006
102. LATAR BELAKANG KEBERHASILAN PARTAI BURUH DALAM MENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN AUSTRALIA PADA PEMILU FEDERAL TH 2007
103. MUNDURNYA PERVES MUSHARRAF SBG PRESIDEN PAKISTAN PD TGL 18-8-08
104. UPAYA TURKI DLM MENANGANI GERAKAN SEPARATIS KURDI KURUN WAKTU 1984-2008
105. KONFLIK PEMANFAATAN PULAU PASIR ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA
106. KERJASAMA PELAKU BISNIS WISATA BALI DAN YK MENINGKATKAN FREKUENSI KUNJUNGAN WISATA ASING
107. LATAR BELAKANG PENGUNDURAN DIRI PERDANA MENTERI JEPANG SHINZO ABE
108. PENGARUH ASEAN TOURISM FORUM (ATF) 2002 THD TINGKAT KUNJUNGAN WISATAWAN MANCA NEGARA KE INDONESIA
109. LATAR BELAKANG PENGUNDURAN DIRI PERDANA MENTERI JEPANG SHINZO ABE
110. KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DLM LIBERALISASI SEKTOR MIGAS (STUDI KASUS : PROSES TERBENTUKNYA UU MIGAS NO 22 TH 2001)
111. PENGARUH FRETELIN SBG PARTAI OPOSISI THD LEGITIMASI RAKYAT TIMOR LESTE KPD PEMERINTAHAN PM XANANA GUSMAO
112. STRATEGI CINA MEMPERTAHAN TAIWAN
113. KEBIJAKAN PEMERINTAH CINA DLM MEMBERLAKUKAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI PROP LINXIA
114. PERAN WETLANDS INTERNASIONAL DLM UPAYA MELESTARIKAN HUTAN GAMBUT DO INDONESIA
115. LATAR BELAKANG KERUSUHAN DI PANTAI CRONULTA –AUSTRALIA TH 2005
116. PERAN PBB DLM PROSES PEMBENTUKAN INSTITUSI KEAMANAN DI TIMOR LESTE
117. REALISASI KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PENANGANAN NARAPIDANA DI INDONESIA
118. DUKUNGAN AS DAN UNI EROPA TERHADAP PROSES KEMERDEKAAN KOSOVO DARI SERBIA
119. DISKRIMINASI WARGA MUSLIM BELANDA PASCA KEBIJAKAN INTEGRASI NASIONAL TH 1983
120. LATAR BELAKANG KEKALAHAN MANMOON ABDUL GAYOON PADA PEMILU PRESIDEN DI MALADEWA
121. LATAR BELAKANG UPAYA KUDETA DI TIMOR LESTE
122. UPAYA PEMERINTAH DATI II KAB. MIMIKA MENGUNDANG INVESTOR ASING DI ERA OTONOMI DAERAH
123. KERJASAMA UNI EROPA DAN INDONESIA DLM MENGATASI ILLEGAL LOGGING
BAGI YANG BELUM MEMPUNYAI JUDUL SKRIPSI SEJARAH SILAHKAN AMBIL DI SINI SOMOGA BERMAMFAAT BAGI KAWAN-KAWAN
1. PERANAN INTERNASIONAL MENETARY DALAM REFORMASI EKONOMI POLITIK INDONESIA PERIODE JULI 1997- JULI 2001 (2002)
2. KOMPETISI ETNIK DAN PEMBERSIHAN ETNIK STUDI KASUS : KONFLIK ANTAR ETNIK DI NEGARA BEKAS FEDERASI YUGOSLAVIA (1999)
3. PERAN ASEAN REGIONAL FORUM DALAM PENYELESAIAN MASALAH LAUT CINA SELATAN (2001)
4. PERAN ELIT BISNIS DALAM DEMOKRATISASI DI THAILAND (2001)
5. DUKUNGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP APEC – ERA CLINTON (1997)
6. EKSISTENSI ISRAEL DI LEBARAN SELATAN (THE ISRAEL EXISTENCCBM SOUTH LEBANON) (2000)
7. POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MEMPEROLEH HUTAN LUAR NEGERI MASA ORDE BARU (1997)
8. PENYESUAIAN TERHADAP HEGEMONI : INDONESIA DALAM SISTEM KAPITALIS DUNIA ERA 1990-AN
9. KONFLIK HUBUNGAN PEMERINTAH INDONESIA DAN IMF PADA MASA PEMERINTAHAN ABDURAHMAN WAHIR (2002)
10. DINAMIKA KEPEMIMPINAN MILITER DI ARGENTINA (1980-1983) (1998)
11. KEBIJAKAN PEMERINTAH GUSDUR TERHADAP KONFLIK ARAB ISRAEL (GUSDUR POLICY TO KIORG ARAB ISRAEL CONFLICT) (2002)
12. PERANAN UNITED NATIONS ASSINTANCE MISSION IN TIMOR (UNAMET) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK D TIMOR-TIMOR (2000)
13. POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN KEBIJAKSANAAN DI BIDANG …
14. POST PROGRAM MONITORING (PPM) SEBAGAI OPSI TERBAIK BAGI INDONESIA (EXIT STRATEGI IMF) (2005)
15. THE INLUENCE OF ISLAMIC REVOLUTION OF IRAK TO INDONESIA – IRAN RELATION (1999)
16. DAMPAK EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI ANTARTIKA TERHADAP HUBUNGAN INTERNASIONAL (1991)
17. BANK DUNIA, IMF DAN EKONOMI INDONESIA (1967 – 1990) (1997)
18. POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP TIMUR TENGAH PASKA BOOMING MINYAK DEKADE 70 AN (1999)
19. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN INDONESIA KELUAR DARI PBB DI TAHUN 1965 (1988)
20. STATEGI AKOMODASIONIS MENERA DALAM PELAKSANAAN PEMILITERISASI STUDI KASUS ARGENTINA 1983-1993
21. KEBIJAKAN LUAR NEGERI PAKISTAN ATAS INFASI AMERIKA KE AFGANISTAN PASKA TRAGEDI WTC II SEPTEMBER 2001 (2003)
22. KAMPANYE PEMBERHENTIAN SEMENTARA PENGIRIMAN TKW KE ARAB SAUDI (STUDI KASUS YAYASAN TJOET NYAK DIEN) (2001)
23. HUB. AS-RI MASA PRESIDEN GEORGE BUSH TAHUN 2001-2005 (2005)
24. KERJASAMA MILITER ANTARA PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TAHUN 1996-2003 (2005)
25. KONSOLIDASI DEMOKRASI ARGENTIAN DI BAWAH PEMERINTAHAN CARLOS SAUL MENEM (2005)
26. POLITIK PUAK MELAYU MAHATHIN MOHAMMED (2005)
27. KONFLIK ANTARA KELOMPOK MUSLIM DAN KELOMPOK PRO RUSIA PASCA KEMERDEKAAN TAJIKISTAN (2005)
28. DESTABILITAS IRAK PASCA INVASI AS (2005)
29. KEBIJAKAN LUAR NEGERI AS TERHADAP IRAQ PASCA TUMBANGNYA REZIM SADDAM HUSSEIN (2005)
30. PENGGUNAAN TEKNOLOGI E VOTING DALAM PEMILU PARLEMAN ACI (AUSTRALIAN CAPITAL TERITORY, TAHUN 2001 – TAHUN 2004) (2006)
31. KEBIJAKAN SINGAPURA MENGGAGAS ASEAN ECONOMIC COMMUNITY [AEC] SEBAGAI CERMINAN PENTINGNYA NEGARA-NEGARA TETANGGA BAGI SINGAPURA (2000)
32. HUB. KERJASAMA EKONOMI INDONESIA-SINGAPURA (STUDI KASUS PENERAPAN KONSEP FREE ZONE DI PULAU BATAM TH. 2005 (2006)
33. DAMPAK GERAKAN PEOPLE POWER DI BOLIVIA (2006)
34. UPAYA-UPAYA RAKYAT KANAK DALAM MEMPERJUANGKAN KEMERDEKAAN BAGI KALEDONIA BARU (2005)
35. KEBIJAKAN PEMERINTAH AUSTRALIA MENARIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG IMIGRASI (POLICY OF AUSTRALIA GOVERMENT TO WITH DRAWING MIGRATION AMENTMENT BILL) (2007)
36. PERAN SAMURAI DALAM PEMERINTAHAN MEIJI 1986-1912 (2007)
37. KONFLIK ETNIS DI BOSNIA HERZEGOVINA (1999)
38. STRATEGI PEMDA KAB. LOMBOK TENGAH DALAM MENJADIKAN PANTAI KUTA SEBAGAI SALAH SATU DAERAH TUJUAN WISATA INTERNASIONAL (2007)
39. DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN NUKLIR IRAN TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL DENGAN AMERIKA SERIKAT (2007)
40. KAJIAN UALANG PERAN DAN SIGNIFIKANSI OPEC BAGI EKONOMI DAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA – 07
41. PENGARUH PENOLAKAN RATIFIKASI PROTOLOL KYOTO 1997 OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP HAM LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERSPEKTIF UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1984 DAN STOCKHOLM DECLARATION 1972 (2006)
42. ISU TRANSPARASI DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM KEBIJAKAN ODA JEPANG (STUDI KASUS PROYEK PLTA KOTO PANJANG RIAU, INDONESIA) 2005
43. EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL DAN RELEVANSI INTERNAL SECURITY ACT PADA MEDIA MASSA TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN SINGAPURA (2007)
44. POLITIK LUAR NEGERI GUSDUR DALAM UPAYA MENYELESAIKAN KASUS GERAKAN ACEH MERDEKA (2005)
45. EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PARTAI KADIMA DALAM PENGGUNAAN KEKUATAN MILITER TERHADAP PALESTINA (2007)
46. PENGARUH GREEN PEACE SEBAGAI TRANSNATIONAL ENVIROMENTAL ACTIVIST GROVES (TEAGS) TERHADAP PEMBENTUKAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI AS (2007)
47. KEBIJAKAN PEMERINTAH VIETNAM TTG INVESTASI ASING SEJAK DIBERLAKUKANNYA LFDI 1987
48. PERAN ASEAN DLM PENYELESAIAN KONFLIK DALAM NEGERI KAMBOJA (TAHAP PRA NEGOSIASI)
49. NIKARAGUA DLM PROSES TRANSISI MENUJU DEMOKRASI
50. IMPLEMENTASI PROGRAM NUKLIR INDIA-PAKISTAN DLM PERSPEKTIF RIVALITAS KEDUA NEGARA DI ASIA SELATAN
51. UPAYA PRESIDEN GEORGE W. BUSH DLM MENGGULINGKAN PEMERINTAHAN SADDAM HUSSEIN PASCA PERISTIWA 11 SEPTEMBER 2001
52. PERBANDINGAN SISTEM POLITIK DI BELANDA DAN AUSTRALIA (STUDI KASUS : PENGESAHAN UNDANG-UNDANG EUTHANASIA)
53. INDONESIA DI DLM GERAKAN NON BLOK DI BAWAH ORDE LAMA DAN ORDE BARU
54. PEMBERLAKUAN SANKSI EKONOMI OLEH AMERIKA SERIKAT THD MYANMAR 1997
55. KETERLIBATAN AMERIKA SERIKAT DLM PERANG VIETNAM 1961-1968
56. POLITIK LUAR NEGERI SOVIET RUSIA PADA MASA KEKUASAAN STALIN
57. ISLAM HAK-HAK AZASI MANUSIA : PERBEDAAN VISI DAN TRADISI STUDI KASUS (IRAN MASA KEPEMIMPINAN AYATULLAH RUHULLAH KHOMEINI)
58. KEMENANGAN KEMBALI ROBBERT MUGABE PADA PEMILU 2002 DI ZIMBABWE
59. PERANAN UNMIK DLM MEMULIHKAN KEADAAN DI KOSOVO PACA KONFLIK
60. UPAYA REUNIFIKASI KOREA STUDI KASUS POLITIK LUAR NEGERI KOREA SELATAN ERA PRESIDEN KIM DAE JUNG
61. PROSPEK E-COMMERCE DLM POLITIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL USAHA KECIL MENENGAH DI INDONESIA
62. GLOBALISASI DLM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KOMPARATIF ANTARA BARAT DAN ISLAM
63. LATAR BELAKANG KEMENANGAN GLORIA MACAPAGAL ARROYO DLM PEMILU TH 2004 DI FILIPINA
64. UPAYA REUNIFIKASI KOREA : STUDI KASUS POLITIK LUAR NEGERI KOREA SELATAN ERA PRESIDEN KIM DAE JUNG
65. KEPENTINGAN NEGARA-NEGARA GREAT POWERS DLM PEMBENTUKAN REZIM WEAPONS OF MASS DESTRUCTION (WMD)
66. PANDANGAN OSAMA BIN LADEN TTG POLITIK DUNIA (OSAMA BIN LADENS VIEWS ON WORLD POLITIC)
67. DOMINASI THE UNITED MALAYS NATIONAL ORGANIZATION (UMNO) DLMN PERPOLITIKAN MALAYSIA
68. REAKSI GERAKAN IKHWANUL MUSLIMIN THD KEBIJAKAN PEMERINTAH MESIR (1978-1995)
69. KERJASAMA MILITER ANTARA PEMERINTAH RI DG PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TH 1996-2003
70. HAMBATAN INTEGRASI SOSIAL GENERASI KEDUA IMIGRAN TURKI DI JERMAN
71. KERJASAMA PARIWISATA INTERNASIONAL : STUDI KASUS STRATEGI KAMPANYE NO CHILD SEX TOORISM
72. FAKTOR-FAKTOR YG MELATAR BELAKANGI PALESTINA (PLO0 MENERIMA UPAYA DAMAI MELALUI KONSEP PETA JALAN PERDAMAIAN (ROADMAP) ISRAEL-PALESTINA KETERLIBATAN AMERIKA SERIKAT DLM KONFLIK DI PAPUA BARAT
73. RUTE PEREMPUAN MASUK DUNIA KEPEMIMPINAN POLITIK : STUDI KOMPARASI ANTARA CORAZON COJUANGGO AQUINO DAN MARGARET ROBERTS THATCER
74. FAKTOR INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN INDONESIA MENGENAI PENANGANAN PELANGGARAN HAM PADA MASA PEMERINTAHAN SUHARTO
75. KEBIJAKAN NEGERI AMERIKA SERIKAT DI ASIA PASIFIK ERA PRESIDEN BILL CLINTON
76. HUBUNGAN RUSIA DG NEGARA-NEGARA BALTIK PASCA BERGABUNGNYA NEGARA-NEGARA BALTIK KE DLM NATO
77. PROSPEK INVESTASI ASING DI KAB. BANGKA BARAT DLM ERA OTONOMI DAERAH
78. POTENSI DOMINASI JERMAN PADA BIDANG POLITIK DI UNI EROPA SETELAH REUNIFIKASI
79. FAKTOR-FAKTOR KEMENANGAN JOHN HOWARD PADA PEMILU AUSTRALIA OKTOBER 2004
80. PENGARUH DEMOKRASI TERHADAP FENOMENA KEKERASAN POLITIK DI INDIA
81. POLITIK LUAR NEGERI RUSIA TERHADAP GEORGE PADA MASA PEMERINTAHAN SAAKASHVILLI
82. PERAN PEMERINTAH DLM MENGHADAPI PENANAMAN MODAL ASING DAN KEMANDIRIAN BANGSA (STUDI KASUS PT FREEPORT INDONESIA DI MIMIKA PAPUA)
83. KEBIJAKAN ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA PASCA KERJASAMA DG CGI
84. LATAR BELAKANG CINA MEMBERLAKUKAN UNDANG-UNDANG ANTI PEMISAHAN THD TAIWAN
85. PERSPEKTIF ISLAM THD GERAKAN FEMINISME YG MENUNTUT KESETARAAN GENDER (STUDI KASUS : PERSPEKTIF HIZBUT TARIR THD FEMINISME)
86. DAMPAK KEBERADAAN LEMBAGA AUSTRALIA QUARANTINE AND INSPECTOR SERVICE (AQIS) PASCA TRAGEDI WTC 11 SEPTEMBER 2001 THD EKSPOR INDONESIA KE AUSTRALIA
87. KEMENANGAN PARTAI KOALISI LIBERAL –NASIONAL DLM PEMILU 2004 DI AUSTRALIA
88. KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DLM ASEAN REGIONAL FORUM
89. DOMINASI THE UNITED MALAYS NATIONAL ORGANIZATION (UMNO) DLM PERPOLITIKAN MALAYSIA
90. PENOLAKAN AUSTRALIA DLM PERUNDINGAN PENENTUAN BATAS LAUT DI CELAH TIMOR
91. KEBIJAKAN PEMERINTAH RI DLM MENGATASI PERMASALAHAN DI KAWASAN PERBATASAN DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA TIMOR LESTE
92. STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DLM MEMBANGUN KEKUATAN DUKUNGAN DI LUAR NEGERI
93. UPAYA PBB MENANGANI KONFLIK ETNIS DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO
94. STATE SPONSORED TERRORISM DLM POLITIK LUAR NEGERI DI UNI SOVIET PADA ERA BREZHNOV : EVALUASI MENGENAI KETERLIBATAN UNI SOVIET DLM AKTIVITAS TETRORISME DI EROPA BARAT
95. PENOLAKAN AS TERHADAP PEMBENTUKAN DEWAN HAM PBB
96. PENETRASI JEPANG DAN OTOSENTRISMA PEMBANGUNAN DI KOREA SELATAN
97. HUBUNGAN KERJASAMA RUSIA-INDONESIA DI BAWAH PEMERINTAHAN VLADIMIR PUTIN
98. PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA SIMBOL KADAULATAN YG MULAI MEMUDAR (PERSPEKTIF HUBUNGAN PERBATASAN INDONESIA MALAYSIA DI KALIMANTAN TIMUR)
99. KURDISTAN UNTUK KURDI (STUDI KASUS : GERAKAN KEKERASAN PARTIYA KAR KEREN KURDISTAN ATAU PKK DI TURKI)
100. UPAYA TURKI DLM MENANGANI GERAKAN SEPARATIS KURDI KURUN WAKTU 1984-2008
101. PELANGGARAN HUKUM HUMANITER PADA SERANGAN ISRAEL KE LEBANON TH 2006
102. LATAR BELAKANG KEBERHASILAN PARTAI BURUH DALAM MENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN AUSTRALIA PADA PEMILU FEDERAL TH 2007
103. MUNDURNYA PERVES MUSHARRAF SBG PRESIDEN PAKISTAN PD TGL 18-8-08
104. UPAYA TURKI DLM MENANGANI GERAKAN SEPARATIS KURDI KURUN WAKTU 1984-2008
105. KONFLIK PEMANFAATAN PULAU PASIR ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA
106. KERJASAMA PELAKU BISNIS WISATA BALI DAN YK MENINGKATKAN FREKUENSI KUNJUNGAN WISATA ASING
107. LATAR BELAKANG PENGUNDURAN DIRI PERDANA MENTERI JEPANG SHINZO ABE
108. PENGARUH ASEAN TOURISM FORUM (ATF) 2002 THD TINGKAT KUNJUNGAN WISATAWAN MANCA NEGARA KE INDONESIA
109. LATAR BELAKANG PENGUNDURAN DIRI PERDANA MENTERI JEPANG SHINZO ABE
110. KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DLM LIBERALISASI SEKTOR MIGAS (STUDI KASUS : PROSES TERBENTUKNYA UU MIGAS NO 22 TH 2001)
111. PENGARUH FRETELIN SBG PARTAI OPOSISI THD LEGITIMASI RAKYAT TIMOR LESTE KPD PEMERINTAHAN PM XANANA GUSMAO
112. STRATEGI CINA MEMPERTAHAN TAIWAN
113. KEBIJAKAN PEMERINTAH CINA DLM MEMBERLAKUKAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI PROP LINXIA
114. PERAN WETLANDS INTERNASIONAL DLM UPAYA MELESTARIKAN HUTAN GAMBUT DO INDONESIA
115. LATAR BELAKANG KERUSUHAN DI PANTAI CRONULTA –AUSTRALIA TH 2005
116. PERAN PBB DLM PROSES PEMBENTUKAN INSTITUSI KEAMANAN DI TIMOR LESTE
117. REALISASI KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PENANGANAN NARAPIDANA DI INDONESIA
118. DUKUNGAN AS DAN UNI EROPA TERHADAP PROSES KEMERDEKAAN KOSOVO DARI SERBIA
119. DISKRIMINASI WARGA MUSLIM BELANDA PASCA KEBIJAKAN INTEGRASI NASIONAL TH 1983
120. LATAR BELAKANG KEKALAHAN MANMOON ABDUL GAYOON PADA PEMILU PRESIDEN DI MALADEWA
121. LATAR BELAKANG UPAYA KUDETA DI TIMOR LESTE
122. UPAYA PEMERINTAH DATI II KAB. MIMIKA MENGUNDANG INVESTOR ASING DI ERA OTONOMI DAERAH
123. KERJASAMA UNI EROPA DAN INDONESIA DLM MENGATASI ILLEGAL LOGGING
